PADANG PARIAMAN (U&A.com) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Padang Pariaman kembali membuat bangga Sumatera Barat setelah kembali meraih penghargaan bergengsi pada event Penyampaian Apresiasi dan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020 di The Ballroom Hotel Ritz-Carlton SCBD Jakarta, Selasa (09/03/2021).
Event nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) itu dihadiri langsung oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo serta Gubernur, Bupati dan Walikota se di Wilayah I Indonesia (Sumatera dan Jawa).
Dalam agenda ini Disdukcapil Padang Pariaman bersama enam Disdukcapil se Indonesia menerima penghargaan dengan Kategori Pelayanan Prima yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo kepada Kepala Disdukcapil Padang Pariaman M. Fadhly. S, AP, MM. Enam Disdukcapil lainnya adalah Kota Bandung, Kota Pekanbaru, Kota Surakarta, Kabupaten Badung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Cilacap.
Kadis Dukcapil Fadhly menyampaikan, Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan evaluasi kinerja unit pelayanan publik tertentu pada lingkup Pemerintah Daerah pada tahun 2020.
Objek evaluasi pelayanan adalah 33 Provinsi dan 221 Kabupaten/Kota. Unit pelayanan tersebut adalah tingkat Pemerintah Provinsi yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Unit Pelayanan Samsat dan pada tingkat Kabupaten/Kota adalah DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Indikator evaluasi menyangkut enam aspek pelayanan publik, yaitu: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisma SDM, Sarana Prasarana, SIPP, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi Pelayanan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara langsung, daring (dalam jaringan) dan mekanisme survey.
“Alhamdulilah penghargaan ini merupakan untuk kedua kalinya, dimana pada tahun 2019 Disdukcapil Padang Pariaman menerima penghargaan yang sama dengan agenda penyerahan di Kota Batam,” ucap Fadhly.
Kadis Dukcapil Fadhly mengungkapkan rasa bahagianya atas capaian yang diraih dinas yang dipimpinnya. “Kita bersyukur telah mendapatkan penghargaan pelayanan publik kategori Pelayanan Prima, kategori tertinggi dalam pelayanan publik. Kita berharap ke enam aspek pelayanan publik yang sudah kita bangun dapat kita pertahankan dan tingkatkan di masa mendatang,” kata Fadhly.
Sementara Rudy merasa sangat bangga atas raihan unit kerjanya. “Kami sangat berbangga atas apa yang diraih hari ini. Ini rapor untuk teman-teman di DPMPTP. Catatan dan masukan pertemuan hari ini akan menjadi perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan pelayanan publik bidang perizinan,” kata mantan Kabag Pemerintahan Umum itu.
Terkait dengan penghargaan ini, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE, MM memberikan apresiasi yang tinggi kepada Disdukcapil. Ia merasa bangga dan menyampaikan Pemerintah Daerah selalu memberikan dukungan penuh terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan, baik dari segi kebijakan pendanaan maupun dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
“Insha Allah dimasa yang akan datang layanan berbasis digital akan terus kita kembangkan, mengikuti era perkembangan 4.0 ini dan menjawab tuntutan masyarakat untuk pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah dan gratis. Insha Allah layanan prima ini, itu tetap menjadi program unggulan kita untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pelayanan,” ujar Suhatri Bur.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan sambutan
Pelayanan Prima Penggerak Perekonomian Daerah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, melalui pelayanan prima tersebut dapat menggerakkan perekonomian di daerah.
“Layanan publik yang prima ini menjadi titik utama untuk bisa menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat proses investasi,” ujar Menteri Tjahjo saat memberikan sambutan dan arahan dalam acara Penyampaian Apresiasi dan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020, di Jakarta, Selasa (09/03).
Lebih lanjut, ia mengatakan kunci utama dalam meningkatkan pelayanan publik berkaitan dengan manajemen perubahan, penataan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, serta penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan. “Semangat perbaikan yang kontinu perlu dijaga, karena kedepan tantangan akan semakin berat dan semakin komprehensif. Percepatan perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu kunci untuk dapat bangkit dari kondisi saat ini,” tuturnya.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, sebanyak 25 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di tingkat pemerintah daerah mendapatkan predikat pelayanan prima. Di tingkat provinsi, evaluasi ini dilakukan pada 33 UPP, sementara di tingkat kabupaten/kota pada 221 UPP.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo mengapresiasi pencapaian pemerintah daerah atas hasil evaluasi pelayanan publik. “Yang penting tolong dipertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan akan ada hikmah dari semua kepala daerah, semua instansi di kementerian/lembaga untuk bisa cepat mengambil keputusan mengutamakan melayani masyarakat dan mempercepat perizinan,” ungkap Menteri Tjahjo.
Diah, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB menyampaikan laporan
Sementara itu, Diah, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB menyampaikan bahwa Indeks Pelayanan Publik pemerintah daerah meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 3,43 menjadi 3,68 atau termasuk pada kategori B (Baik). Menurut Diah, hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2020 menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan sejak bulan Juni hingga November tahun 2020. Diah menyampaikan terdapat enam aspek penilaian pada pelaksanaan evaluasi ini yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.
Dalam kesempatan tersebut, penghargaan juga diberikan kepada empat kepala daerah sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima. Kepala daerah yang meraih penghargaan tersebut ialah Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Wali Kota Bandung Oded M Danial, serta Wali Kota Pekanbaru Firdaus. (bj)
Daftar Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima :
DPMPTSP Provinsi Riau
DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
DPMPTSP Kota Pekanbaru
DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin
DPMPTSP Kota Bandung
DPMPTSP Kota Bogor
DPMPTSP Kabupaten Badung
DPMPTSP Kabupaten Cilacap
DPMPTSP Kabupaten Kulonprogo
DPMPTSP Kabupaten Sleman
DPMPTSP Kabupaten Gunung Kidul
DPMPTSP Kabupaten Siak
DPMPTSP Kota Palembang
DPMPTSP Kabupaten Pandeglang
DPPTSP Kota Bekasi
DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
DPMPTSP Kota Kendari
Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman
Disdukcapil Kota Pekanbaru
Disdukcapil Kota Bandung
Disdukcapil Kabupaten Badung
Disdukcapil Kota Surakarta
Disdukcapil Kabupaten Cilacap
Disdukcapil Kabupaten Bantul