Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI (Timwas Perbatasan) Rachmat Gobel menerima kunjungan dan audiensi Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/9/2022)
KARIMUN (U&A.com) – Bupati Karimun Provinsi Kepri, Dr H Aunur Rafiq mengatakan, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI (Timwas Perbatasan) Rachmat Gobel akan mendorong realisasi pengembangan pembangunan bandara Raja Haji Abdullah (RHA) dan pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun.
“Saya sudah bertemu dengan beliau (Pak Rachmat Gobel) dan beliau menyatakan siap untuk memberikan dukungan dan mendorong pengembangan pembangunan bandara Raja Haji Abdullah (RHA) dan pelabuhan Malarko,” ujar Aunur Rafiq usai diterima oleh Rachmat Gobel di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/9/2022)
Dalam pertemuan itu, Bupati Aunur Rafiq menyampaikan dan memaparkan, rencana program dan progres pengembangan pembangunan bandara Raja Haji Abdullah (RHA) sambil menunggu memproses pengajuan alih fungsi hutan lindung yang akan digunakan untuk perpanjangan bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Sei Bati Kabupaten Karimun, Kepri di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) .
“Beliau (Pak Rachmat Gobel) siap mendukung dan mendorong serta serta sempat langsung menelpon Buk Mentri (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Dr.Ir Siti Nurbaya Bakar,M.Sc.) untuk mempercepat proses alih fungsi hutan lindung untuk bandara RHA,” ujar Aunur Rafiq.
“Beliau (Pak Rachmat Gobel) juga menyebut pihaknya akan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sebagai salah satu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat hingga ke pelosok Indonesia,” ujar Aunur Rafiq.
Dijelaskan Aunur Rafiq, Kabupaten Karimun merupakan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai episentrum pengembangan kawasan perbatasan negara dan juga pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai gerbang terdepan wajah Indonesia.
“Sebagai Ketua Timwas Perbatasan DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang), Beliau (Pak Rachmat Gobel) menyatakan komitmen dan akan terus mengawasi dan memonitor seluruh kegiatan di wilayah perbatasan, khususnya kehidupan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat setempat,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Aunur Rafiq juga menjelaskan soal pembangunan pelabuhan Malarko dan rencana pembangunan kawasan industri di Karimun.
Terkait pelabuhan Malako di Kabupaten Karimun, Aunur Rafiq memaparkan jika posisi pelabuhan ini berada di jalur strategis dan berdekatan dengan beberapa negara tetanga.
Di area pelabuhan Malako tersebut juga nantinya akan dibangun kawasan bisnis terpadu. Sehingga dipastikan keberadaan pelabuhan ini nantinya bisa menjadi roda perekonomian di Kepri dan di Karimun khususnya.
Photo bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Kabupaten Karimun Provinsi Kepri dari udara
“Pelabuhan Malarko yang berada di dusun Pelambung Desa Pongkar Kecamatan Tebing konsepnya akan dijadikan Pelabuhan Samudera atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan dilengkapi dengan gudang,” jelas Aunur Rafiq dihadapan Rachmat Gobel
Aunur Rafiq menjelaskan, Pelabuhan Malarko yang saat ini masih dikelola oleh Kemenhub nantinya akan dikerjasamakan pengelolaanya dengan BUMD, dan swasta. Ia mengatakan, dengan adanya kerjasama tersebut, maka dampak pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik, lebih besar dan signifikan.
“Kita sampaikan juga tentang upaya menjaring pihak swasta dan BUMN untuk terlibat dalam proyek pengembangan infrastruktur di wilayah pulau terluar tersebut dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Operasional (KSO). Beliau menyambut baik dan akan mendorong mitra dan kolega bisnis nya untuk meninjau ke Karimun,” jelas Aunur Rafiq.
“Pembangunan proyek pelabuhan Malarko yang mangkrak sejak tahun 2012 telah menghabiskan uang negara hampir Rp 220 milyar. Namun, proyek ini tak bisa jalan jika hanya mengandalkan uang pemerintah dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 200 milyar untuk melanjutkan proyek yang akan dijadikan sebagai pelabuhan Samudera,” papar Aunur Rafiq.
Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq menyampaikan soal pembangunan pelabuhan Malarako kepada Menteri Perhubungan RI Budi Karya saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu di Karimun
Bupati Karimun Aunur Rafiq bersama Menteri Perhubungan Budi Karya dalam kunjungan kerja ke Karimun beberapa waktu lalu
Oktober ke Karimun
Aunur Rafiq juga menyampaikan, tentang ketertarikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur yang juga Ketua DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ini, berkunjung ke Karimun.
“InsyaAllah di bulan Oktober beliau (Pak Rachmat Gobel) akan datang dan berkunjung ke Karimun. Kita usahakan nanti pada HUT Kabupaten Karimun 12 Oktober mendatang, beliau bisa hadir,” ucap Aunur Rafiq.
Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Dr. Alue Dohong didampingi Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq saat meninjau bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Sei Bati Kabupaten Karimun, Kepri, Sabtu (16/7/2022).
RHA Kebanggan Kepri
Dijelaskan Aunur Rafiq, sebelumnya Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Dr. Alue Dohong berjanji akan segera memproses pengajuan alih fungsi hutan lindung yang akan digunakan untuk perpanjangan bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Sei Bati Kabupaten Karimun, Kepri.
Hal ini disampaikan Wamen Alue Dohong dalam rapat terbatas bersama Gunernur Kepri H. Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Aunur Rafiq di kantor Bandara RHA, Karimun, Sabtu (16/7/2022).
Dalam kesempatan ini Alue Dohong tidak hanya memimpin rapat, namun menyempatkan diri meninjau langsung kondisi bandara Karimun yang masih belum memadai untuk di darati pesawat berbadan lebar.
Kondisi saat ini Bandara RHA hanya memiliki panjang runway 14.300 meter. Sementara untuk didarati pesawat berbadan besar minimal panjang runway 2000 meter. Adapun rencananya manajemen bandara RHA akan memperpanjang hingga 2000 x 30 meter.
Berdasarkan SK nomor 76 tanggal 6 Maret 2015 kawasan hutan lindung yang berada di area Bandara RHA seluas 38,29 hektar dengan statis DPCLS, artinya ini hanya tinghal pelepasan saja. Apalagi yang dibutuhkan untuk pengembangan bandara hanya seluas 14,8 hektar.
“Jika Bandara ini menjadi besar maka akan menambah kewibawaan Karimun, mewibawaan Kepri bahkan Indonesia. Kita bangun teras depan ini agan mennjadi lebih bagus dan lebih kompetitif. Agar kewibawaan bangsa kita semakin terbentuk. Karena Kepri ini berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga,” kata Dohong.
Tidak hanya hutan lindung di sekitar bandara Raja Haji Abdullah, Kementerian LHK juga akan memproses seluruh kawasan hutan DPCLS di Kepri.
“Untuk kemajuan Provinsi Kepri dan pembangunan di Karimun, kami siap mendukung dengan segera memproses kawasan DPCLS di Kepri agar bisa diputihkan,” ujar Alue Dohong.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad didamping Bupati Karimun H Aunur Rafiq menemui Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di kantornya, Jakarta guna membahas tindak lanjut pembangunan pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Kabupaten Karimun, Selasa (24/8/2021).
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad usai rapat mengatakan jika Pemerintah Provinsi Kepri telah mengibahkan dana sebeaar Rp10 miliar untuk membebaskan lahan milik warga yang terdampak pengembangan Bandara RHA ini. Sedangkan area pengembangan bandara yang melibatkan hutan lindung, proses alih fungsinya sedang di proses dan akan segera direalisasikan September ini.
“Semua daerah yang ada di Kepri, kita dorong terus pengembangan infrastrukturnya. Dan untuk Karimun, salah satunya pengembangan infrastruktur bandara. Kita perpanjang runway nya yang saat ini hanya 1400 meter, menjadi minimal 2000 meter. Kita doakan saja semua rencana yang kita buat berjalan lancar,” kata Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar menjelaskan jika pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. Sebab Kabupaten Karimun merupakan satu dari tiga kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas di Kepri selain Batam dan Bintan.
Guna mengakomodir percepatan investasi dan pembangunan di Karimun, maka dibutuhkan sarana infrastruktur transportasi berupa bandara yang dapat dilandasi oleh pesawat narrow body atau berbadan lebar. Saat ini dengan panjang landasan bandara RHA yang hanya 1.500 meter baru cukup untuk mengakomodasi pendaratan pesawat perintis.
“Kita harus segera memperpanjang landasan bandara Raja Haji Abdullah agar penerbangan langsung untuk pesawat komersial bisa dilayani, hal itu bisa membuat investor yang ingin berinvestasi di Karimun dapat langsung ke Karimun tanpa perlu transit lagi,” ujar Gubernur Ansar.
Menurut Gubernur Ansar, saat ini sudah banyak investor asing yang berniat melakukan Penanaman Modal Asing (PMA) di Karimun. Dengan adanya pengembangan bandara Raja Haji Abdullah maka akan membuat investor semakin tertarik berinvestasi di Karimun.
Rencana perpanjangan landasan bandara Raja Haji Abdullah menjadi 2.200 m diperkirakan meliputi kawasan hutan lindung seluas 14,29 hektare. Untuk itu dibutuhkan izin dari Kementerian LHK agar segera mengalihkan status kawasan hutan lindung menjadi putih.
Bupati Aunur Rafiq juga menambahkan masyarakat Karimun sangat mengharapkan bandara Raja Haji Abdullah bisa beroperasi sepenuhnya dengan melayani penerbangan komersial. Banyak masyarakat Karimun yang memiliki mobilitas tinggi seringkali harus transit di Batam hanya untuk ke daerah lain. Selain itu, sektor pariwisata di Karimun diyakini bisa terdongkrak dengan bertambahnya arus wisatawan melalui bandara Raja Haji Abdullah.
“Inilah yang selalu dinanti-nanti dan dirindukan masyarakat Karimun, karena itu kami sangat yakin bandara Raja Haji Abdullah bisa membuat kemajuan di Karimun semakin pesat,” kata Aunur Rafiq.
Turut serta mendampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut ketibaan Wamen LHK dalam kesempatan ini, Kadishub Kepri Junaidi, Kadis LHK Hendri, Kadis PU Abu Bakar, Kabiro Adpim Dodi Sepka Noviandy dan jajaran rombongan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (hj)
