KARIMUN (U&A.com) – Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau Dr H Aunur Rafiq dikabarkan hengkang dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karimun itu dikabarkan merapat ke Partai Domokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Isu tersebut semakin santer mencuat setelah beredarnya gambar dan video Aunur Rafiq yang sedang dipasangkan jaket PDIP di Rakerda DPD PDIP Kepulauan Riau (Kepri) pada Sabtu (8/10/2022) di Hotel Harmoni One Kota Batam.
Dalam video itu, terlihat Mantan Anggota DPR RI Dwi Ria Latifa memasangkan jaket PDIP kepada Bupati Karimun dua periode tersebut.
Aunur Rafiq sendiri belum memberikan penjelasan resmi terkait foto dirinya yang telah beredar luas di media sosial maupun grup-grup Whats up.
Ia sementara memilih bungkam dan belum menjawab perihal tersebut. Ia pun enggan berkomentar kepada awak media.
Namun Ketua Harian DPD Golkar Karimun yang juga Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat memberikan klarifikasi mengenai isu yang beredar tersebut.
“Seperti yang kita liat di media sosial mulai beredar bahwa Ketua DPD Golkar Karimun Aunur Rafiq mengenakan jaket merah (PDIP), tapi sebagian masyarakat tidak melihatnya secara utuh,” ujar Yusuf Sirat kepada Haluan Kepri, Minggu (9/10/2022).
Yang jelas dan pasti, kata Yusuf, Aunur Rafiq saat itu hadir untuk memenuhi undangan DPD PDIP Kepri sebagai pemateri tentang ‘Politik anggaran dalam rangka pembahasan APBD untuk kepentingan pembangunan’ pada rakerda tersebut.
“Beliau diundang mengisi satu materi di rakerda, dan kehadiran beliau disana juga sudah disampaikan kepada kami pengurus (DPD Golkar Karimun-red),” ucap Yusuf.
Yusuf menegaskan, bahwa kehadiran Aunur Rafiq sebagai bentuk komitmen politiknya terhadap PDIP yang sudah menjadi bagian koalisinya selama menjabat sebagai Bupati Karimun dua periode. Ia juga mengakui bahwa Aunur Rafiq adalah sosok pemimpin yang sangat komitmen dengan komitmen-komitmen politik.
“Kita tentunya menanggapi dan memandang secara positif momen tersebut dan hal yang biasa-biasa saja sebagai bagian dari peristiwa politik biasa saja. Masih terlalu dini menyimpulkan kesana, tetapi pastinya tentunya dalam politik segala sesuatunya pasti ada proses,” ucap Yusuf.
Namun memang, kata Yusuf, Bupati Karimun 2 Periode dari partai Golkar ini, diharapkan bisa hadir sebagai wakil Karimun di Kepri. “Harapan ini tentunya harus dibangun. Kita tidak bisa bersantai karena itu kita harus bangun strategi. Yusuf menambahkan bahwa tidak ada yang mustahil dalam politik, terlebih Golkar dan PDIP memiliki hubungan baik sejak lama,” ucapnya.
Namun dari informasi di himpun dari sumber yang dipercaya, isu kepindangan Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq ke Partai Domokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) karena disebut bakal menjadi salah satu kandidat Wakil Gubernur Kepri di 2024 nanti.
Namun, lagi-lagi Ketua Harian DPD Golkar Karimun yang juga Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat menepis dan membantah kabar tersebut.
“Masih terlalu dini bicara kesana, dan juga Pilkada 2024 masih lama, didepan masih ada pemilu legislatif dulu, tentunya semua partai akan fokus ke Pileg dahulu, baru bicara pilkada,” ucap Yusuf.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Sementara dari PDI P sendiri seperti yang pernah disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di suatu kesempatan, mengklaim banyak kepala daerah di luar partainya yang ingin bergabung menjadi kader PDIP.
“Ini banyak kepala daerah dari luar partai yang mau bergabung ke PDIP atas inisiatif sendiri, bukan karena kami takut-takuti. Itu pun kami latih dahulu, setelah dilatih kami tanya, apa betul benar mau bergabung ke PDIP. Kami hati-hati dari hal tersebut,” kata Hasto di sela-sela Rakernas II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2021).
Namun, lanjut dia, partainya lebih mengutamakan dari independen dibandingkan politikus dari parpol lain. “Ya, ada yang dari independen, kami lebih prioritas yang dari nonpartai. Kalau dari sesama partai, ya, kami jaga hubungan baik,” katanya.
Menurut dia, partainya bakal memberikan pembekalan kepada kepala daerah yang ingin bergabung mulai dari pengetahuan AD/ART hingga ideologi.
“Kami latih dahulu, setelah dilatih kami tanya, apa betul mau bergabung ke PDIP. Kami hati-hati dari hal tersebut. Apakah motifnya untuk bergabung ke PDIP. Bagaimana AD/ART, bagaimana pemahaman terhadap ideologi, itu kami ajarkan,” ujar Hasto.
Namun, katanya, PDIP tidak terburu-buru menerima tokoh ketika yang bersangkutan berasal dari parpol lain. PDIP, kata Hasto, akan menyarankan kader partai lain yang mau menyeberang bisa menyelesaikan masalah di tempat sebelumnya.
“Kalau ada masalah di internal, mbok, ya, diselesaikan dahulu masalah internal, itu PDI Perjuangan, bukan malah kemudian justru memperbesar masalah internal dari partai lain karena kami tidak bermaksud dan tidak suka intervensi kedaulatan partai politik,” kata Hasto. (hj)
