KARIMUN (U&A.com) – Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau Dr H Aunur Rafiq S.Sos M.Si diharapkan mengganti Kepala Dinas yang kinerja dan performanya buruk. Hal itu dilakukan untuk menjaga kelancaran kestabilan roda pemerintahan.
Namun, untuk menjaga stabilitas pemerintahan, Kepala Dinas yang dicopot cukup yang memang kinerjanya dinilai paling buruk dan banyak menimbulkan masalah.
Harapan itu diungkapkan pengamat kebijakan publik Trio Wiramon, S.H, M.Si kepada U&A.com di Hotel Aston Karimun, Selasa (27/11/2022).
“Jika memperbandingkan harapan dengan realita, Bupati harus berani dan tegas melakukan dan mengganti kepala dinas tersebut karena evaluasi kinerjanya sangat buruk dan sudah menjadi perbincangan publik ,” tandasnya, tanpa merinci latar belakang SKPD nya.
Menurut Trio Wiramon, pastinya Bupati Karimun sudah mendapatkan laporan terkait dengan kinerja buruk beberapa organisasi kepala daerah (OPD).
“Menjadi kepala dinas harus mampu memahami konsep kepemimpinan dan manajemen. Diperlukan kepemimpinan yang efektif artinya mampu menggerakkan roda OPD yang dipimpin bukan asal atas senang. Ngatur bawahan aja tak.mampu bagaimana mau memimpin. Ibaratnya Bupati itu ngurus kebijakan, Sekda sebagai manajernya, Kadis aktornya dan bawahan sebagai pion yang menjalankan perintah,” jelas Trio Wiramon.
Sebelumnya, ia dimintai komentarnya perihal hasil survey dan perbincangan publik di medsos serta perbincangan di masyarakat baik di kedai kopi, di mana responden mengharapkan perlunya pegarntian kepala dinas yang kinerjanya dianggap buruk.
Dari hasil survey dan perbincangan publik , setidaknya ada beberapa kepala dinas yang kinerjanya buruk dan perlu untuk diganti diantaranya adalah Kepala Dinas Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial .
Sementara informasi dihimpun, beberapa OPD mendapat nilai buruk berdasarkan hasil kinerja. “Diskominfo Karimun adalah satu OPD yang belum bekerja maksimal dan belum sesuai SOP. Kita setuju dan mendukung langkah Pak Bupati untuk dilakukan evaluasi. Kadis itu harus tegas dan punya komitmen yang jelas. Dan jangan ada ‘main mata dan kongkalikong’ terkait jasa media dan sampai sekarang pembayaran jasa media juga belum jelas kapan dibayar ,” ujar beberapa rekan pewarta (jurnalis) di Karimun menyampaikan tanggapan.
Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq,
Sementara itu, Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq, menyampaikan, merotasi dan memutasi sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemkab Karimun tahun 2023 mendatang.Rotasi dan pemutasian ini akan dilakukan pada pejabat eselon IV hingga II, serta sejumlah kepala sekolah yang sudah memasuki masa pesiunnya.
“Di tahun 2023 nantinya, kita akan mengadakan rotasi dan mutasi kepala-kepala sekolah karena banyak yang sudah memasuki masa pensiun. Serta juga rotasi, mutasi dan promosi jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah untuk esselon IV, III dan II,” ucapnya usai melantik pejabat fungsional dan pengambilan sumpah jabatan CPNS menjadi PNS di gedung nilam sari kantor Bupati Karimun, Senin (26/12/2022).
Lebih lanjut, nantinya akan dilaksanakan uji kompetensi dan open biding bagi formasi atau kedudukan yang kosong.
“BPKAD juga saat ini masih melakukan kajian terkait beberapa jabatan yang akan diisi dan beberapa yang pensiun untuk dibuka open biding dan uji kompetensinya,” ungkapnya.
Disamping itu, ia juga berpesan agar para ASN di lingkungan Pemkab Karimun dapat meningkatkan kinerjanya serta displin dapat menjalankan tugas-tugas yang diemban.
“Pastinya kinerja dan displin nya baik akan kita promosikan untuk naik eselon. Sebaliknya, jika kinerja tidak baik dan kurang displin akan kita non job, itu sah-sah saja dan diperbolehkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah bersama OPD bertempat di ruang rapat utama Kantor Bupati Karimun, Senin (14/11/2022), telah memberikan penegasan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meminta kepada semua OPD di lingkup Pemkab Karimun untuk memaksimalkan program yang menjadi skala prioritas di pemerintahannya.
“Semua program harus dijalankan dan apa yang menjadi kekurangan selama ini harus di evaluasi untuk dibenahi bersama. Mari kita jalan bersama terus memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.Jika ada yang tidak mau bekerjasama, sampaikan kepada kami untuk dievaluasi. Banyak yang antri untuk menduduki jabatan tersebut dan mau bekerjasama dengan kami,” pungkasnya. (hj)
