KARIMUN (U&A.com) – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad S.E., M.M. dinilai menganaktirikan Karimun dalam penyebaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023.
Dari data penjabaran APBD Provinsi Kepri 2023 dari Rp 800 miliar total sebaran Kabupaten Karimun hanya mendapat 12,77 % dari total anggaran yakni sebesar Rp 102 miliar.
Hal ini sangat berbeda jauh dari Kota Tanjung Pinang yang mendapatkan 23,23 % dari total anggaran yakni sebesar Rp 186 miliar.
Kota Batam menduduki peringkat utama dengan mendapatkan 29,55 % dari total anggaran yakni sebesar Rp 236 miliar. Sementara Kabupaten Lingga berada di urutan terakhir yang hanya mendapatkan 5,40 % dari total anggaran yakni sebesar Rp 43 miliar.
Hermansyah SH, pengamat kebijakan publik, menyebut Gubernur Ansar tidak proporsional dalam mengambil kebijakan dan menunjukan Karimun belum mendapatkan skala prioritas untuk pembangunan.
“Ini sangat disayangkan, Ini tentu bukti bahwasanya Karimun belum mendapatkan prioritas utama dari Gubernur Kepri, Angkat 12,77 % tentunya sangat tidak sebanding dibanding dengan Pinang yang mendapat porsi anggaran hampir 2 kali lipat. Kita juga tak tau persis apa dasar landasan dan kebijakannya,” ujar Hermansyah.
Mantan jaksa ini, juga menyebut penyebaran Anggaran Belanda dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023 bukan hanya berupa asumsi lagi tapi sudah tapi merupakan data resmi.
“Kita berharap tentunya pihak Pemrov Kepri bisa menjelaskan secara terbuka soal sebaran APBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023 yang tidak berpihak kepada Karimun ini. Jika tidak ini tentunya bisa menimbulkan persoalan sosial di masyarakat khususnya masyarakat Karimun,” jelas Hermansyah.
“Dan tentunya kita juga berharap kebijakan ini tentunya tidak ada kaitannya dengan kekalahan Gubernur Ansar Ahmad di Pilgub Kepri 2020 khususnya di Kabupaten Karimun dimana beliau kalah dan hanya meraih 33.42% suara (35.978). Sedangkan lawannya Isdianto meraih 45.71% suara (49.204) kemudian disusul Soerya Respationo yang meraih 20.87% suara (22.462),” sebut Hermansyah
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Fraksi Hanura Ady Hermawan, sangat menyayangkan sebaran (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023 yang hanya cuma sebesar 12,77 % tersebut .
Sementara itu kebutuhan belanja pembangunan untuk kewengan provinsi sangat besar sekali, seperti lanjutan pembangunan jalan Coastal Area, perpanjangan landasan pesawat, Balai Latihan Kerj (BLK) yang gagal dan mesti ditender ulang lagi, dan jembatan penghubung antar pulau yang macet.
“Itu perlu diangggarkan walaupun sifatnya bertahap tetapi harus ada progress, tapi sampai saat ini belum menunjukkan kesempurnaan,” jelas Ady menyayangkan.
Ady juga mengkritik soal Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang sering berkunjung ke Karimun Darussalam Negeri Bumi Berazam tetapi belum memberikan manfaat yang banyak untuk pembangunan Karimun
“Gubernur sering berkunjung ke karimun, saya harap kunjungan tersebut agar memberikan nuasa yang positif. Bukan hanya formalisas belaka serta pencitraan saja. Apalagi sebentar lagi mau masuk tahun politik pileg 2023 dan Pilbup Karimun 2024,” ujar Ady.
APBD 2023 Kepri Rp 4,111 Triliun,
Sebagaimana diketahui APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2023 ditetapkan sebesar Rp 4,111 triliun.
Angka tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri dengan agenda laporan akhir badan anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, Rabu (23/11/2022).
Jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD Murni 2022 sebesar Rp 3,870 triliun, maka terdapat peningkatan APBD sebesar Rp 631 miliar atau naik 15,34 persen.
Untuk masing-masing kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah disebutkan Pendapatan Daerah TA 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3,995 triliun.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,80 persen dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun 2022 atau meningkat Rp 515 miliar.
Kemudian Belanja Daerah pada APBD TA 2023 ditetapkan sebesar Rp 4,111 triliun, mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp 631 miliar atau naik 15,34 persen. Serta estimasi Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp 115 miliar.
Penetapan APBD TA 2023 disahkan oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua 2 Raden Hari Tjahyono, Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dachlan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kepri Nomor 21 tahun 2022 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Martin L Maromon. (hj)
