KARIMUN (U&A.com) – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal percepatan penyelesaian konflik dan reformasi agraria dan investasi di Indonesia. Kali ini tim KSP turun langsung memantau proses percepatan ini di Kabupaten Karimun Provisi Kepulauan Riau, Jumat (17/3/2023)
Reforma agraria atau disebut juga pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah) yang tujuannya menolong rakyat kecil, mewujudkan keadilan dan meniadakan atau setidaknya mengurangi ketidakmerataan.
Pada monev tersebut, Tim Staf Khusus Kepresidenan (KSP) Sahat M Lumbanraja dengan Jabatan Tenaga Ahli Madya dan Imanta Ginting, Tenaga Ahli Muda, melakukan koordinasi penanganan konflik agraria di Desa Pangke, Pangke Barat dan Sungai Raya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya menandatangani Surat Keputusan Nomor 1B/T/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021. Tim ini diharapkan agar mampu mengupayakan percepatan penanganan 137 Konflik Agraria yang diprioritaskan pada tahun 2021.
“Kantor Staf Presiden itu Jembatan antara Presiden dengan rakyat. Jadi kalau ada masalah yang berkaitan dengan kerja pemerintah termasuk masalah tanah silahkan datang ke KSP,” seru Sahat M Lumbanraja di rumah dinas Bupati Karimun.
“Kami juga membuat program KSP Mendengar. Di mana kami turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga,” sambungnya.
Sahat menyebut Kantor Staf Presiden merupakan rumah pengaduan terakhir. Untuk itu kata Sahat, sesuai dengan pesan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk menekankan kepada seluruh staf agar semaksimal mungkin menyelesaikan berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
Tim Staf Khusus Kepresidenan (KSP) melakukan peninjauan lapangan koordinasi penanganan konflik agraria di Desa Pangke, Pangke Barat dan Sungai Raya.
Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq dan Tim Staf Khusus Kepresidenan (KSP) melakukan peninjauan lapangan koordinasi penanganan konflik agraria di Desa Pangke, Pangke Barat dan Sungai Raya.
”Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah mau kemana lagi masyarakat akan mengadu. Ini yang menjadikan kerja KSP seperti buldoser. Semua harus tuntas,” ujarnya.
Sahat juga menyampaikan pesan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, agar semua pihak menjaga situasi politik di tanah air tetap kondusif. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik.
Ia juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terjebak dan larut oleh upaya kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan politik adu domba atau pecah belah.
“Pak Presiden dan Pak Moeldoko titip pesan dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita semua harus menjaga agar kondusivitas situasi politik dan investasi itu tetap adem termasuk di Kabupaten Karimun yang merupakan salah satu wilayah perbatasan di garda terdepan NKRI. ,” tegas Sahat.
Disamping itu juga, Tim KSP juga melakukan monitoring ke proyek perluasan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Karimun yang diusulkan oleh Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun ke Pemerintah Pusat yang dirancang menjadi trigger investasi di Kawasan FTZ Batam, Bintan dan Karimun.
Turut hadir dan mendampingi dalam kunjungan Tim KSP tersebut antara lain Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq, Ketua DPRD Karimun Bapak M. Yusuf Sirat, S.IP, Sekda Kab.Karimun Dr. Muhammad Firmansyah, M.Si, Kapolres Karimun, Kepala BPN Karimun Junaidi S Hutasoit, S.T. serta beberapa jajaran OPD Kab. Karimun.
“Hasil dari kunjungan dan monev ini nantinya akan kami laporkan ke pimpinan dan mudah-mudahan disela kunjungan Presiden nanti pada bulan Agustus 2023 di Kabupaten Karimun Bapak Presiden dapat sekaligus meresmikan perluasan bandara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun,” ujar Sahat. (hj)
