KARIMUN (U&A.com) – Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, menyatakan belum memutuskan menggelar sekolah pembelajaran tatap muka (PTM).
Hal itu menyusul keluarnya surat pemberitahuan nomor : 567/SET-STC19/VIII/2021 perihal Penundaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di Wilayah Kriteria Level 3 dari Pemerintah Provinsi Kepulaun Riau yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Provinsi Kepri.
Surat yang diterbitkan di Tanjungpinang tanggal 21 Agustus 2021 ditantangani langsung oleh Dr. Ir. Ladimi, M.M selaku Sekretaris Daerah dan juga sebagai Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri.
“Isu surat penegaskan dan meminta kepada Bupati/Walikota untuk dapat menunda penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada wilayah dengan kriteria level 3 (tiga) s.d. adanya penurunan kriteria level pada wilayah kabupaten/kota minimal menjadi kriteria level 2 (dua) berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri RI,” jelas Fajar Harrison, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Minggu (29/8/2021).
Fajar menyampaikan, penyelenggaraan PTM bisa dilakukan harus melihat kondisi aglomerasinya dan juga terus mengadakan evaluasi terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau secara dalam jaringan (daring) tiap pekan. Hal itu dilakukan untuk memastikan aktivitas pembelajaran walaupun daring berjalan dengan baik .
“Setiap minggunya kami adakan evaluasi. Keselamatan dalam pembelajaran adalah segala-galanya,” jelasnya.
Fajar menyebutkan, banyak berbagai pihak meminta untuk bisa segera dilakukan tatap muka (PTM) termasuk juga permintaan dari Komisi I DPRD Karimun untuk menggelar hearing terkait PTM ini, pada Senin (30/8/2021).
Hal itu juga sehubungan dengan himbauan Menteri Pendidikan Nasional, bahwanya diberikannya ijin tatap muka terbatas bagi daerah yg dengan pemberlakuan PPKM 1,2 dan 3.
“Tapi setelah kami koordinasi dan menyampaikan terkait surat edaran dari Pak Gubernur Kepri terkait pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan akhirnya mereka memahaminya,” ujar Fajar.
Sementara Anggota Komisi I DPRD Karimun, Sulfanov Putra menyampaikan, terkait dengan hearing, Senin (30/8/2021), untuk sementara waktu ditunda dulu sambil menunggu perkembangan yang ada.
“Pihak Dinas Pendidikan minta hearing diundur minggu depan menyusul keluarnya surat dari Gubkepri. Kadis pendidikan mengaku tak bisa berbuat banyak setelah ada surat edaran tersebut,” jelas politisi dari PDI P ini.
Sementara Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq terus mendorong percepatan vaksinasi kategori pelajar atau remaja berusia 12 hingga 17 tahun demi mencapai kekebalan komunal di wilayah setempat.
“Seperti yang sedang berlangsung sekarang ini. Harapannya agar para pelajar dan usia remaja bersedia divaksin. Jika mayoritas pelajar dan tenaga pengajar sudah divaksin, makan harapan pembelajaran tatap muka (PTM) berkesempatan besar dilakukan,” ujar Aunur Rafiq, Minggu (29/8/2021).
“Karena vaksinasi untuk pendidik telah berlangsung sebelumnya, sekarang tugas kita adalah melakukan percepatan vaksinasi untuk pelajar menjelang dibukanya PTM terbatas baik di Pulau Karimun, Kundur, Moro, Buru maupun Durai. Harapan kita vaksinasi pelajar diharapkan akan memperkuat persiapan menuju penerapan PTM ,” ujarnya lagi.
Menurutnya, pemberian vaksin akan memaksimalkan perlindungan dari paparan COVID-19, sekaligus memberikan rasa aman bagi peserta didik dalam mengikuti PTM. Selain itu, perlindungan melalui vaksinasi juga diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi orang tua untuk mengirimkan putra-putri mereka kembali ke sekolah. (hj)
