KARIMUN (U&A.com) – Bupati Kabupaten Karimun Provinsi Kepri, Dr H Aunur Rafiq menyampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan berkunjung ke Kabupaten Karimun dalam rangka rencana persiapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun (BBK) akan disatukan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di Karimun.
“Allhamdulilah dan IsyaAllah hasil kunjungan kita bersama Bapak Gubernur Kepri menjumpai bapak Menko Perekonomian, Kamis (26/8) kemaren, telah meng agendakan melakukan kunjungan kerja ke Karimun. Untuk jadwal pastinya kita masih menunggu dari sekretariat Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang kemungkinan akhir September atau awal Oktober,” ujar Aunur Rafiq di ruang kerjanya, Senin (30/8/2021).
Rafiq menyampaikan, dari hasil pertemuan itu, Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, melaporkan dan memaparkan tentang perkembangan dan progres persiapan penyatuan seperti yang telah diusulkan sebelumnya agar tiga kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas Batam-Bintan-Karimun dijadikan FTZ menyeluruh.
“Berharap akan kawasan Free Trade Zone (FTZ) di kawasan Bintan dan Karimun bisa sama seperti di Kota Batam yang menyeluruh FTZ-nya rangka memberikan kepastian hukum kepada para investor. Investor selalu mempertanyakan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Terlebih para investor yang menanamkan investasi di batas kawasan FTZ dan non FTZ. Pak Gubernur menyampaikan integrasi ini perlu kita percepat agar tiga kawasan ini dapat menjadi pemicu, pemacu dan bisa menjadi engine ekonomi Provinsi Kepri ke depan,” jelas Aunur Rafiq.
Rafiq juga menjelaskan, jika nanti Karimun dijadikan FTZ menyeluruh dipastikan investasi bisa meningkat dan merasa di seluruh wilayah tak hanya di Pulau Karimun tetapi juga Pulau Kundur dan juga Pulau Moro.
Inilah pusat kota Tanjungbatu di Pulau Kundur
“Saat ini kawasan pulau Karimun sudah penuh dan kita masih punya pontensi di Pulau Kundur dan Pulau Moro, misalnya Pulau Moro sangat cocok kita kembangkan untuk perikanan dan wisata bahari untuk dibikin resort. Kita yakin investor akan tertarik berinvestasi jika kita jadi FTZ menyeluruh,” jelas Aunur Rafiq.
Rafiq berharap dari hasil kunjungan kerja Menko Perekonomian ke Karimun persiapan Karimun dijadikan FTZ menyeluruh bisa terealisasi dan segera memberlakukan FTZ di seluruh daratan pulau.
“Pengembangan investasi akan lebih pesat. Begitu juga dengan pengawasan barang-barang impor yang tidak boleh keluar dari kawasan perdagangan bebas,” kata Rafiq.
Saat ini status FTZ di Pulau Karimun Besar hanya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Meral, Meral Barat dan Tebing. Sedangkan, Kecamatan Karimun bukan kawasan FTZ. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena memengaruhi pengawasan terhadap arus barang impor untuk FTZ.
Ketua APINDO Karimun Alex Ng, menyampaikan, menyambut baik rencana Karimun dijadikan kawasan FTZ menyeluruh karena keinginan ini sudah lama disampaikan oleh kalangan pengusaha.
“Kita tentu menyambut baik, karena aturan yang ada saat ini cukup membuat kerepotan, apalagi untuk memasukan dan mengirim barang ke luar kawasan FTZ. Imbasnya, hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha di Karimun untuk melakukan aktivitas secara resmi di samping aturan yang terkesan memberatkan. Pemberlakuan FTZ separuh-separuh menyulitkan pengawasan, jadi sudah seharusnya peraturan pemerintah yang mengatur FTZ Karimun direvisi “ ujar Alex Ng, Rabu (1/9/2021).
Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya dalam beberapa kali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepri menyampaikan, menyatakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan, Tanjungpinang dan Karimun (BBK) akan disatukan untuk meningkatkan investasi.
Kawasan wisata Telunas di Pulau Moro Kabupaten Karimun
“Salah satu strategi perekonomian di Kepri yang dilakukan pusat yakni mengkonsolidasikan kawasan FTZ Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun,” kata Airlangga di Hotel Nirwana Garden di Lagoi, Bintan, Jumat (31/1/2020) malam.
Airlangga menjelaskan penyatuan kawasan bebas itu bagian dari “omnibus law” untuk meningkatkan investasi di Kepri. Ia akan memimpin organisasi ini.
Rencana itu juga sudah disampaikan kepada mitra usaha asal Singapura sebagai jawaban atas keluhan investor selama ini. “Ada banyak keluhan yang kami terima dari para investor sehingga perlu penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan investasi,” ucapnya.
Ia mengemukakan investasi di kawasan bebas meliputi investasi bidang pariwisata, manufakturing, pendidikan, dan kesehatan. Di kawasan bebas Bintan dan Batam diharapkan akan lahir universitas berskala internasional.
Di kawasan bebas juga akan dikembangkan sektor kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. “Kepri bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu harus menampakkan kemajuan Indonesia.
“Tugas utama saya juga menyangkut revitalitasi sektor pariwisata. Kalau sekarang jumlah wisman 1,2 juta orang, maka pusat menargetkan tahun 2023 jumlah wisman meningkat hingga 2 juta orang,” ujarnya. (hj)
