MAKASSAR (U&A.com) – Guna meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat, Pemkab Karimun Provinsi Kepri melaksanakan kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), Jumat (1/7/2022).
Kunjungan kerja dipimpin oleh Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq bersama Sekda Karimun HM Firmansyah.
Turut mengikuti OPD terkait dari BPPKAD, Bappeda, DPMPTSP, Dindagkop UKM, DPUPR, serta Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karimun.
Setibanya di MPP Pemprov Sulsel, yang berlokasi di di pusat bisnis Panakkukang, tepatnya di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulsel, Jalan Bougenville No 5 Makassar, Bupati Karimun H Aunur Rafiq dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Denny Irawan Sardi.
Turut mendampingi, A Agiv Satriawan Alimuddin, Sekretaris DPMPTSP, Muh Said Wahab SE MM, Ka Bidang Penyelenggaran Pelayanan dan Syamsiar Sanusi S.Sos, Kabid Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Pemprov Sulsel.
“Kami datang ke MPP Pemprov Sulsel untuk belajar bagaimana membangun pola pelayanan yang terpadu untuk mempermudah masyarakat. Pasalnya berdasarkan informasi yang kita peroleh, MPP Pemprov Sulsel ini menjadi MPP terbaik di Indonesia dan menjadi rekomendasi Kementerian PAN-RB untuk belajar,” ucap Bupati Karimun H Aunur Rafiq.
Pihaknya berharap kunjungan ini bisa memotivasi OPD yang membidangi pelayanan publik di Kabupaten Karimun yang saat ini tengah dipersiapkan dibangun pada tahun anggaran 2023 nanti. Dengan cara meniru pola kerja yang ada di MPP Pemprov Sumsel
“Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini juga sedang merintis pembentukan Mall Pelayanan Publik. Oleh sebab itu kita lakukan kunjungan ke daerah yang MPP nya telah sukses, agar bisa menyerap ilmunya,” tambah Aunur Rafiq, kepada U&A.com, usai melakukan kunjungan.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Pemprov Sulsel, A Agiv Satriawan Alimuddin, dengan senang hati menjelaskan proses berdirinya MPP di wilayahnya mulai dari penyusunan regulasi, pendirian gedung, penyiapan SDM, hingga kesiapan sistem informasi manajemen pelayanan publiknya.
“Inti dari pendirian dan pelaksanaan pelayanan di MPP itu butuh komitmen, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mengingat semua hal yang berkaitan dengan tata kelola pelayanan publik harus dijalankan secara simultan dan terpadu. Infrastruktur dan SDM harus siap seratus persen,” terang A Agiv Satriawan.
“Inti dari MPP Pemprov Sulsel ini adalah perijinan dan investasi. Karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh kemudahan dalam hal proses perijinan dan investasi. Jika investasi meningkat maka meningkat pula penyerapan tenaga kerja,” terangnya lagi.
A Agiv Satriawan menerangkan, masyarakat yang hendak mengurus perizinan, surat-surat maupun administrasi dan lainnya dapat mendatangi Mal Pelayanan Publik. Karena di dalamnya sudah bergabung berbagai instansi pemerintah yang siap melayani masyarakat.
“OPD-nya sudah ada masing-masing 23. Yang lainnya kelihatan di sini cuma 10. Itu sudah masuk semua dalam satu sistem. Inilah pendekatan digital, bisa di rumah bisa di mana saja,” kata A Agiv Satriawan.
Ia mengatakan dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, pemerintah akan mempercepat sistem perizinan berinvestasi. Hal ini juga sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi pasca pandemik COVID-19.
“Kemudian kita mau menghilangkan satu isu yaitu bagaimana perizinan bisa lebih mudah. Itulah yang selalu digembar-gemborkan oleh Presiden Jokowi. Kita buat ini dan pelan-pelan akan kita sempurnakan,” katanya.
A Agiv Satriawan, menjelaskan kehadiran Mal Pelayanan Publik dilatarbelakangi keinginan menarik investor agar berminat menanamkan modalnya di Sulsel. Sejalan dengan hal itu, diperlukan hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi calon investor.
Mal Pelayanan Publik pun hadir sebagai suatu pola pelayanan terpadu satu atap yang diselenggarakan satu tempat. Tempat ini meliputi berbagai pelayanan yang saling berkaitan. “Sarana tersebut disiapkan dalam rangka pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman,” kata A Agiv Satriawan.
Adapun beberapa instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan. Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perhubungan
Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kemudian, Badan Pertanahan Nasional, Badan POM, Kementerian Agama, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, Kanwil Bea dan Cukai Sulsel, Kanwil BPJS Kesehatan Sulsel, Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi dan Maluku, serta Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Wilayah Sulsel.
Kemudian ada Bank Sulselbar, Ikatan Arsitek Indonesia Sulsel, serta asosiasi lainnya.
Usai mendapatkan penjelasan, Bupati Karimun H Aunur Rafiq dan rombongan diajak berkeliling melihat pos dan loket-loket yang membuka pelayanan publik di dalam MPP Pemprov Sulsel.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Karimun, akan mengalih fungsikan Gedung Karimun Exebithion and Convention Centre (KECC) yang berlokasi di tepi pantai Coastal Area yang merupakan salah satu proyek mubazir dan terbengkalai serta telah menghabiskan anggaran sebesar Rp15.560.324.000 pada APBD Kabupaten Karimun 2023 bakal dijadikan pusat pelayanan untuk warga Karimun, yakni berupa Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Revitalisasi gedung KECC merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam rangka program peningkatan ekonomi dan kita sudah tetapkan sebagai salah satu kegiatan prioritas pembanguan pada tahun 2023. Kegiatan nantinya kita rencanakan bersifat multiyears,” ujar Aunur Rafiq.
“Mohon doa restu kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dengan mengfungsikan gedung KECC yang sudah hampir 9 tahun terbengkalai dapat kita fungsikan sesuai rencana. InsyaAllah tahun anggaran 2023 mendatang pembangunannya kita mulai,” ujar Aunur Rafiq. (hj)