 |
KARIMUN (U & A.com) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri menyatakan satu Pengawas Pemungutan Tempat Surat Suara (PTPS) Terpilih di Kecamatan Tebing Pada Pilkada Serentak 2020 mengundurkan diri dari pengawas ad hoc itu. |
Anggota Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Karimun Mohammad Fadli, SH dalam keterangan resminya mengatakan, anggota PTPS bernama lengkap Hardian tersebut dianggap mundur atas inisitif sendiri karena alasan netralitas.
“Yang menuntut saudara Hardian mengundurkan diri atas inisiatif sendiri serta tanpa paksaan pihak manapun,” ujar Mohammad Fadli dalam rilis resmi Bawaslu Karimun yang diterima redaksi U & A.com, Rabu (18/11/2020) pukul 14.59 Wib.
Mohammad Fadli menyampaikan kronologis, Selasa (17/11/2020) pagi, Bawaslu Kabupaten Karimun menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait netralitas seorang Pengawas Pemungutan Tempat Surat Suara (PTPS) Terpilih di Kecamatan Tebing Pada Pilkada Serentak 2020 melalui media sosial Facebook.
Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Karimun langsung menghubungi Panwascam Tebing untuk segera melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Hardian yang diduga sebagai PTPS yang dimaksud.
Namun sebelum dilakukan pemanggilan, Hardian yang merupakan PTPS terpilih di TPS 08 Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing tersebut langsung mendatangi Kantor Sekretariat Panwascam Tebing dan menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PTPS secara sukarela dan atas inisiatif sendiri serta tanpa paksaan pihak manapun.
“Dalam masalah masalah apakah menjadi sebuah sebuah kode etik penyelenggara pemilu, tentunya harus dilakukan pengkajian lebih lanjut. Namun sebelum hal tersebut dilakukan, yang datang ke Panwascam Tebing untuk mengundurkan diri secara sukarela, ”ujar Mohammad Fadli.
Fadli menjelaskan, sebagai informasi, Bawaslu Karimun dalam melaksanakan rekrutmen PTPS melalui Panwascam di 12 Kecamatan se-Kabupaten Karimun telah sesuai dengan aturan dan baru yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI yakni Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0329 / K.Bawaslu / HK.01.00 / IX / 2020 tentang Pedoman pelaksanaan Pemesanan PTPS dalam pemilihan 2020
Dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0380 / K.Bawaslu / HK.01.00 / XI / 2020 tentang perubahan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0329 / K. Bawaslu / HK.01.00 / IX / 2020 tentang Pedoman pelaksanaan PTPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
Proses seleksi dimulai dari penerimaan pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara yang dilaksanakananggal 3 Oktober -10 November 2020 (dua kali masa pendaftaran pendaftaran), yang kemudian diumumkan hasil seleksi tersebut pada tanggal 11 November 2020.
“Dalam rangkaian proses seleksi mulai dari penerimaan, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara, Hardian memenuhi segala persyaratan untuk menjadi seorang PTPS, tidak termasuk menjadi anggota partai politik sekurang-kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai PTPS,” ujar Mohammad Fadli.
Fadli juga menambahkan proses seleksi tersebut belum menjadi hasil akhir dari penetapan PTPS terpilih. Pada tanggal 11 hingga 12 November 2020, Bawaslu Karimun melalui Panwascam di 12 Kecamatan membuka ruang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun untuk memberikan masukan dan tanggapannya terhadap hasil seleksi calon PTPS yang telah diumumkan.
Tidak hanya menerima tanggapan dan masukan masyarakat, Bawaslu Karimun juga mengirimkan seluruh daftar nama dan NIK Calon PTPS hasil seleksi ke KPU Karimun untuk dilakukan verifikasi keanggotaan di partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) milik KPU RI.
Selama dua hari, mulai tanggal 11-12 November 2020 Bawaslu Karimun juga melakukan pemanggilan serta klarifikasi terhadap calon PTPS yang menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan ataupun terdaftar di dalam SIPOL.
“Jika calon PTPS terdaftar dalam SIPOL ataupun yang bersangkutan menerima masukan dan tanggapan yang dapat menggugurkan salah satu syarat sebagai anggota PTPS. Bawaslu Karimun akan bersikap tegas dengan tidak meluluskan calon PTPS tersebut, tegas Fadli.
Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh KPU Karimun, Hardian tidak terdaftar di SIPOL sebagai anggota partai politik. Hardian juga tidak menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Atas dasar hal tersebut, Panwascam Tebing mengumukan Hardian sebagai salah satu PTPS terpilih pada tanggal 13 November dan dilantik secara bersamaan dengan seluruh PTPS Se-Kabupaten Karimun pada tanggal 16 November 2020.
“Kedepannya dalam setiap pelaksanaan rekrutmen terhadap jajaran pengawas maupun sekretariat pendukungnya, Bawaslu Karimun akan melakukan seleksi secara lebih ketat, salah satunya dengan pengawasan akun media sosial untuk memastikan netralitas jajaran pengawas untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas,” tutup Mohammad Fadli. (hj / rls)
