
KARIMUN (U&A.com) – Sejumlah investor dan konsorsium dalam negeri diketahui menyatakan minat dan ketertarikan serta telah melakukan penjajakan untuk kerjasama mengelola pelabuhan Malarko di Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)
Hal itu disampaikan oleh Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq usai mendampingi Gubernur Kepri, Ansar Ahmad usai menemui Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di kantornya, Jakarta guna membahas tindak lanjut pembangunan pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Kabupaten Karimun, Selasa (24/8/2021).
“Sudah ada pihak swasta konsordium dari dalam negeri yang tertarik untuk kerjasama mengelola. Hal ini sudah dibicarakan di Provinsi dan mereka sedang mempersiapkan. Pak Gubernur sudah menyampaikan ke Menteri,” ujar Aunur Rafiq di ruang kerjanya, Senin (30/8/2021).
Aunur Rafiq belum mau menyebut detail siapa pihak swasta konsordium dari dalam negeri yang nantinya akan mengelola pelabuhan Malarko yang direncanakan akan dikerjasamakan untuk jangka waktu 30 tahun tersebut.
“Nanti pastinya setelah selesai akan kita sampaikan. Untuk sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan karena masih dalam proses penjajakan dari beberapa investor yang menyatakan minat,” ujar Aunur Rafiq.
Saat dikonfirmasi apakah Artha Graha Grup lewat anak perusahaannya PT Usaha Griya Sejahtera (UGS) yang sebelumnya pernah terlibat dalam kegiatan pengembangan pelabuhan Malarko akan dipercayakan untuk mengelola, Bupati Aunur Rafiq kembali belum mau menyebut nama perusahan milik Tommy Winata tersebut . “Nanti kita sampaikan, masih dalam tahap penjajakan,” ujarnya.
Aunur Rafiq juga meminta dukungan semua pihak agar kelanjutan pembangunan pelabuhan Malarko ini bisa kembali dilanjutkan pada pada 2022 nanti.
“Dengan ada nya pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Operasional (KSO) tentunya akan semakin mempermudah dan kita siap bekerja sama dengan pihak swasta. Silahkan kami siap,” ujar Rafiq.
Yang jelas, kata Rafiq, Pemeritah Kabupaten Karimun siap untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan di sisi darat kalau pembangunan di sisi lautnya selesai dikerjakan.
“Dibutuhkan luas lahan sekitar 5 sampai 10 hektar untuk pergudangan sehingga pelabuhan ini layak dan bisa menyelesaikan persoalan bongkar muat barang selama ini,” ujar Rafiq.
Rafiq juga menegaskan terkait dengan status terakhir pelabuhan Malarko sudah dilakukan audit internal oleh Kemenrian perhubungan.
“Sudah selesai, makanya Pak Menteri turun beberapa kali ke Karimun.Mudah-mudah kita dorong lah bersama apa yang dibutuhkan oleh para pengusaha akan adanya pelabuhan bongkar barang segera terwujud,” ujar Rafiq.

Butuh Rp 200 Milyar
Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan akhirnya melanjutkan pembangunan proyek pelabuhan Malarko yang mangkrak sejak tahun 2012 telah menghabiskan uang negara hampir Rp 220 milyar.
Namun, proyek ini tak bisa jalan jika hanya mengandalkan uang pemerintah dan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 200 milyar untuk melanjutkan proyek yang akan dijadikan sebagai pelabuhan Samudera.
Untuk itu, pemerintah menjaring pihak swasta dan BUMN untuk terlibat dalam proyek pengembangan infrastruktur di wilayah pulau terluar tersebut dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Operasional (KSO).
“Pelabuhan Malarko yang berada di dusun Pelambung Desa Pongkar Kecamatan Tebing konsepnya akan dijadikan Pelabuhan Samudera atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan dilengkapi dengan gudang,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan peninjauan ke pelabuhan Malarko, Sabtu (2/5/2021) lalu.
Budi menjelaskan, Pelabuhan Malarko yang saat ini masih dikelola oleh Kemenhub nantinya akan dikerjasamakan pengelolaanya dengan BUMD, dan swasta. Ia mengatakan, dengan adanya kerjasama tersebut, maka dampak pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik, lebih besar dan signifikan.
“Bapak Presiden selalu ingin membuat APBN kita itu efektif. Dengan dukungan swasta, pekerjaan-pekerjaan kita akan memberikan dampak yang lebih baik, lebih besar dan signifikan,” kata Menhub.
Menhub menjelaskan, saat ini Pelabuhan Malarko sudah membangun Causeway sepanjang 800×6 m2, Dermaga 110 x 10 m2, dan fasilitas lainnya. “Saat ini juga sudah disiapkan penyusunan studi detail enginering dan desain (DED) fasilitas pelabuhan laut malarko dan layout rencana lanjutan pelabuhan malarko,” ujar Budi.
Menurut Menhub, kerjasama tersebut dapat mengurangi pengeluaran belanja di daerah. “Pemerintah butuh dana untuk membangun daerah terluar dan terpinggir. Dengan kita melakukan (kerjasama) ini, nanti APBN, belanja barang, belanja modal, juga SDM, yang tadinya kita alokasikan untuk pelabuhan dan bandara tersebut, bisa kita alihkan ke pelabuhan dan bandara lain yang lebih kecil,” tambah Menhub.
Menhub menjelaskan, Karimun adalah daerah terluar yang sangat strategis berhadapan dengan negara lain (Singapura dan Malaysia) mempunyai potensi besar untuk berkembang seperti Batam.
“Karimun ini mempunyai satu potensi yang besar dari industri juga pariwisata dengan penduduk 200 ribu, saya pikir dalam waktu dekat bisa menjadi 400 ribu apabila Malarko ini jadi Pelabuhan Samudera. Oleh karenanya saya minta seluruh pihak seperti : Pak Bupati dibantu Kapolres, Dandim dan stakeholder terkait untuk berkomitmen menjalankan ini,” tutur Menhub.
Menhub menegaskan, dirinya diamanatkan oleh oleh presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP) untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia “Karimun adalah daerah terluar yang sangat strategis. Oleh karenanya, ini menjadi perhatian utama kami,” ujar Menhub Budi Karya. (hj)