KARIMUN (U&A.com) – Anggota DPRD Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dari Fraksi Hanura Ady Hermawan, sangat menyayangkan sebaran (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023 yang hanya cuma sebesar 12,77 % untuk Kabupaten Karimun dari total sebaran anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk 7 kabupaten kota.
Politisi senior partai Hanura ini juga sangat menyayangkan pernyataan yang mengatakan bahwasanya sebaran APBD Kepri tahun 2023 sudah cukup proporsional dan dibagi secara profesional.
Ia menilai itu adalah pernyataan ngawur dan tendensius serta mengandung unsur politis. “Jangan ngawur, kalau dikatakan proporsional, agar di jelaskan dasar perhitungannya apakah berdasarkan jumlah penduduk suatu daerah, atau kebutuhan daerah terhadap kewenangan provinsi, atau ada hal lain, bukan berdasarkan perkiraan subjektif, dan kalau dilihat perbandingannya terlalu jauh antara Batam, Tanjung Pinang dan Karimun,” ujar Ady menyayangkan.
“Contoh saja perpanjangan landasan pancu Bandara Raja Haji Abdullah (Bandara RHA) Sei Bati Karimun tahun 2022 hanya di alokasikan 10 milyar saja padahal anggaran yang dibutuhkan Rp 80 miliar, itupun realisasinya secara bertahap. Saya kira Anggota DPRD Provinsi dapil Karimun harus lebih aktif lagi dalam mengawal besarnya alokasi anggaran untuk Karimun,” ujar Ady lagi.
Ady menyayangkan juga adanya statmen tuduhan jika Kepri sudah berjalan kondusif dan jangan merusak kondusifitas antar daerah lewat statmen di media.
“Ini bukan bicara kondusif atau tidak kondusif, tetapi tentang pembangunan daerah yang menjadi kewenangan provinsi yang tertunda. Seperti jembatan penyeberangan, BLK, perpanjangan landasan pacu bandara RHA, lanjutan jalan coastal area. Mari kita bicara data dan fakta,” tegas Ady.
Ady menyoroti juga beberapa proyek menggunakan APBD Kepri di Karimun yang bermasalah dan tidak selesai tepat waktu serta telah diaudid oleh BPK RI yakni proyek pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Karimun di Sei Bati, Kecamatan Tebing.
“Proyek ini bermasalah dan mesti ditender ulang karena kontraktornya hanya bisa mengerjakan pekerjaan. Bangunan BLK Karimun ini sudah selesai diaudit atau diperiksa oleh Inspektorat untuk kondisi bangunan BLK saat ini persentasenya 33 sampai 34 persen,” ujar Ady.
Ady juga menyoroti soal program konektifitas antar pulau yang merupakan program unnggulan masa masa Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga tidak dilanjutkan dan dianggarkan lagi.
Warga Karimun kecewa, proyek jembatan penghubung antara pulau Parit dan pulau Lumut di Kabupaten Karimujn tidak dilanjutkan dan terbengkalai sampai sekarang.
“Proyek jembatan penghunung antara Pulau Parit dan Pulau Lumut di Kaarimun tidak kunjung selesai dan menjadi pemandangan yang buruk serta tidak bermanfaat. Padalah pagu anggaran nilai proyek jembatan tersebut cukup besar yakni Rp 16 miliar. Proyek ini menggunakan anggaran APBD Kepri tahun 2018,” sesal Ady.
Ady juga mengkritik soal Gubernur Kepri Ansar Ahmad yang sering berkunjung ke Karimun Darussalam Negeri Bumi Berazam tetapi belum memberikan manfaat yang banyak untuk pembangunan Karimun
“Gubernur sering berkunjung ke karimun, saya harap kunjungan tersebut agar memberikan nuasa yang positif. Bukan hanya formalisas belaka serta pencitraan saja. Apalagi sebentar lagi mau masuk tahun politik pileg 2023 dan Pilbup Karimun 2024,” ujar Ady.
Proporsional dan profesional
Sebagaimana diketahui, Anggota DPRD Provinsi Kepri dapil Karimun dari partai Golkar Raja Bhaktiar menyatakan bahwasanya sebaran (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023 sudah cukup proporsional dan dibagi secara profesional.
Pernyataan itu disammpaikan menyusul adanya pemberitaan terkait berita Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad S.E., M.M. dinilai menganaktirikan Karimun dalam penyebaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023.
Dari data penjabaran APBD Provinsi Kepri 2023 dari Rp 800 miliar total sebaran Kabupaten Karimun hanya mendapat 12,77 % dari total anggaran yakni sebesar Rp 102 miliar.
Hal ini sangat berbeda jauh dari Kota Tanjung Pinang yang mendapatkan 23,23 % dari total anggaran yakni sebesar Rp 186 miliar.
Kota Batam menduduki peringkat utama dengan mendapatkan 29,55 % dari total anggaran yakni sebesar Rp 236 miliar. Sementara Kabupaten Lingga berada di urutan terakhir yang hanya mendapatkan 5,40 % dari total anggaran yakni sebesar Rp 43 miliar.
Hermansyah SH, pengamat kebijakan publik, menyebut Gubernur Ansar tidak proporsional dalam mengambil kebijakan dan menunjukan Karimun belum mendapatkan skala prioritas untuk pembangunan.
“Kita berharap tentunya pihak Pemrov Kepri bisa menjelaskan secara terbuka soal sebaran APBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023 yang tidak berpihak kepada Karimun ini. Jika tidak ini tentunya bisa menimbulkan persoalan sosial di masyarakat khususnya masyarakat Karimun,” jelas Hermansyah.
“Dan tentunya kita juga berharap kebijakan ini tentunya tidak ada kaitannya dengan kekalahan Gubernur Ansar Ahmad di Pilgub Kepri 2020 khususnya di Kabupaten Karimun dimana beliau kalah dan hanya meraih 33.42% suara (35.978). Sedangkan lawannya Isdianto meraih 45.71% suara (49.204) kemudian disusul Soerya Respationo yang meraih 20.87% suara (22.462),” sebut Hermansyah. (hj)
