KARIMUN (U&A.com) – Wakil Bupati Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau H Anwar Hasyim mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, yang digelar di Hotel Grand Hyatt, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (25/3/2022).
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun siap menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pak Jokowi meminta 40 persen potensi belanja pemerintah pusat dan daerah digunakan untuk pengadaan produk lokal. Besarnya yaitu Rp400 triliun dan ditargetkan bisa tercapai pada Mei 2022 ini. Target ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam sukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia,” kata Wakil Bupati Karimun H Anwar Hasyim dalam siaran pers yang diterima redaksi U&A.com, Sabtu (26/3/2022).
Anwar Hasyim menjelaskan, banyak produk yang dapat diproduksi dalam negeri dan tidak perlu impor, bahkan kualitasnya pun tidak kalah bagus. “Kalau kita beli barang impor, kita memberi pekerjaan ke negara lain, pekerjaan ada di sana bukan di sini, tetapi ketika barang yang kita beli dari dalam negeri, berarti membuka lapangan pekerjaan,” ucap Wakil Bupati 2 periode ini.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengatakan, paling gampang melakukan bagaimana APBN, APBD dan anggaran BUMN itu bisa mentriger pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Caranya, kita memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada produk atau buatan Indonesia. Makro dilihat, mikro nya dikejar, saya lihat dan cek semua saya menjadi sedih, semuanya beli barang-barang impor,” kata Jokowi.
Padahal lanjut Jokowi, Indonesia memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal yang pemerintah pusat itu sebesar Rp 526 triliun, sedangkan di daerah Rp 535 triliun dan BUMN Rp 420 triliun.
“Kita harus konsisten membeli barang-barang yang diproduksi pabrik-pabrik kita, industri dan UKM kita. Jangan terus-terusan beli barang impor,” tegas Presiden Jokowi.
Wakil Bupati Karimun, H Anwar Hasyim menyampaikan, dalam arahannya Presiden menekan untuk menggunakan produk dalam negeri. Berkaitan dengan itu, masing-masing daerah juga dianjurkan menggunakan produk dalam negeri, terutama hasil atau karya UMKM daerah masing-masing.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sangat mendukung hal tersebut. Karena sangat membantu ekonomi kerakyatan di Indonesia, khusus Kabupaten Karimun,” ucap Wakil Bupati Karimun.
Dengan adanya program tersebut, segala sesuatu berkaitan dengan home industri itu bisa hidup dan UMKM bisa berkembang. Sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat bawah yang hari ini sangat membutuhkan karena dilanda pandemi Covid-19.
“Arahan Presiden tersebut akan ditindaklanjuti dengan edaran atau surat dari kementerian terkait,” tutup Wabup Anwar Hasyim.
Dalam kegiatan Arahan Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Bali pada Jumat (25/03), Presiden RI Joko Widodo meminta agar para Menteri, Kepala Lembaga, hingga Kepala Daerah untuk mengurangi pengadaan barang impor dan mendorong penggunaan barang-barang dalam negeri dalam pengadaan barang di instansinya masing-masing.
Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta anggaran BUMN melalui penggunaan produk-produk dalam negeri.
“Kita tidak usah muluk-muluk, dibelokkan 40% saja dan itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita. Barangnya kita beli barang di dalam negeri, berarti akan ada investasi, yang berarti juga membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” tegas Presiden Joko Widodo.
Pada kegiatan tersebut, Presiden menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri. Presiden juga meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam e-Katalog. Selain itu, Presiden juga mengarahkan agar jajarannya mempermudah perizinan SNI bagi UMKM.
Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pembelian dan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia pada 24 Februari 2022 lalu, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan antara lain Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk membeli produk UMKM dalam negeri melalui e-Purchasing dan e-Tendering minimal 40% dari anggaran belanja, untuk mencapai besaran Rp400 triliun sebagai implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tiap daerah juga diminta membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mengawal belanja produk lokal berdasarkan prinsip aksi afirmasi.
Pemprov dan Pemkab/Pemkot bersama Kemendagri, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemenkop UKM dan LKPP juga akan mempercepat pembentukan e-Katalog Lokal, pendataan UKM/IKM/Artisan Lokal untuk ditayangkan pada e-Katalog/Toko Daring, pengadaan melalui e-Tendering akan mencantumkan syarat wajib penggunaan produk dalam negeri pada kontrak kerja sama. Selain itu, Pemprov dan Pemkab/Pemkot bersama Kemendagri, LKPP serta BPKP akan mengintegrasikan data pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Di kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah senantiasa mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Hingga akhir 2020 telah tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM on boarding ke bisnis daring, dan diharapkan pada 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta usaha.
Selanjutnya, Kemenko Perekonomian juga bertugas untuk mengoordinasikan penyempurnaan regulasi dan ekosistem di bidang perekonomian dalam rangka percepatan P3DN, di antaranya melalui penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan P3DN dan Produk UMK dan Koperasi, dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dari sisi UMKM, Pemerintah terus berkomitmen mendukung agar UMKM semakin tangguh dan bisa naik kelas. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui berbagai pelatihan, pembiayaan, hingga regulasi Pemerintah yang berpihak ke UMKM. Hal tersebut dilakukan karena UMKM memiliki peran sangat besar bagi perekonomian nasional, yaitu berkontribusi lebih dari 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 97% total tenaga kerja nasional.
Pemerintah juga terus mengeluarkan beragam kebijakan yang berpihak pada UMKM, seperti halnya dengan memberikan dukungan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Bunga Non-KUR, dan yang lainnya guna memastikan UMKM benar-benar pulih dan dapat naik kelas.
“Dengan demikian, UMKM Indonesia diharapkan dapat mulai bangkit. Pada tahun 2021 tercatat 84,8% UMKM sudah kembali beroperasi normal. Selain itu, selama pandemi tercatat 40% UMKM menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produknya dan merasakan adanya peningkatan pendapatan,” ujar Menko Airlangga. (r/https://www.ekon.go.id/hj)
