KARIMUN (U&A.com) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jend. TNI (Purn) Dr. Moeldoko., S.IP menegaskan komitmen HKTI yang senantiasa berada di garda terdepan memperjuangkan nasib petani.
Moeldoko kemudian menegaskan, bahwa HKTI dibentuk seutuhnya untuk tujuan mulia, yakni memperbaiki nasib para petani. Caranya, antara lain dengan memberi masukan bagi pemerintah, terkait kebijakan yang berkaitan dengan petani.
“HKTI bisa menekan pemerintah jika pemerintah tidak berpihak pada petani. HKTI bisa menjadi partner strategis pemerintah, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Moeldoko dalam keterangannya usai melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) HKTI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2022 yang diketuai Dr H Aunur Rafiq S.Sos M.Si serta pelantikan DPC HKTI Kabupaten /Kota se Kepulauan Riau di Gedung Nasional Karimun pada Senin (21/11/2022).
Moeldoko, dalam sambutannya memberikan wawasan kepada para petani Kabupaten Karimun agar menggunakan metoda baru tentang kaidah bertani.
Hal ini menjadi atensi HKTI, yaitu bertani yang baik, menyelamatkan hara tanah, memuliakan tanah, dengan metode bertani yang benar serta perkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) untuk melaksanakan program HKTI.
“Yang kita perlukan adalah kita mengenali potensi-potensi apa yang bisa kita tanam karena presiden jokowi menginginkan masyarakat nanam apa saja yang penting itu sebagian dari cadangan pangan nasional kita,” jelas Moeldoko.
Moeldoko menegaskan pentingnya penguatan organisasi agar berperan besar dalam membangun ketahanan pangan, kemandirian pertanian, dan menjngkatkan kesejahtetaan petani.
Ia menyebutkan ada empat hal yang harus dilakukan HKTI, yaitu: konsolidasi organisasi, pendampingan petani, koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait, dan melakukan social engineering.
Pertama, jelasnya, HKTI harus melakukan konsolidasi sampai ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Dengan begitu, HKTI dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan petani langsung. “Konsolidasi harus sampai menyentuh Gapoktan,” kata Moeldoko.
Kedua, melakukan pendampingan petani. HKTI harus mendampingi petani untuk meningkatkan produksi. “Hal seperti ini harus berjalan masif,” tutur Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini.
Ketiga, HKTI harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga terkait dan pemangku kepentingan sehingga dapat menjembatani kepentingan petani.
Moeldoko juga mengingatkan fungsi HKTI sebagai bridging institution yang menghubungkan petani dengan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas. “HKTI harus menjadi yang terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan,” ujar Moeldoko.
Kedatangan Kepala Staff Kepresidenan RI dan Ketua Kelompok Himpunan Tani Indonesia Bpk. Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, SIP ke ‘Bumi Berazam’ Karimun Darussalam kali ini turut didampingi oleh Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad S.E., MM.
Rombongan yang mengendarai pesawat Cassa 212 milik Angkatan Laut dan disambut oleh Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq S.Sos, M.Si beserta rombongan FKPD saat mendarat di Bandara Sei Bati, Kecamatan Tebing, Senin (21/11/2022) siang.
Kedatangan rombongan yang mendapat pengawalan dari sekitar 140 orang personil dari Polres Karimun Polda Kepri, langsung bergerak dari Bandara Bati menuju ke gedung Nasional Karimun,
Usai melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) HKTI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2022, Moeldoko juga menghadiri acara Mimbar Sarasehan Petani Se-Kepulauan Riau yang dipusatkan di Costal Area Karimun,
Selanjutnya usai acara, rombongan langsung bergerak kembali menuju ke Bandara Sei Bati Tebing untuk balik bertolak ke Jakarta. (hj)