KARIMUN (U&A.com) – Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA), yang terletak di Desa Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia yang memiliki ukuran landasan pacu berukuran 1.400 x 23 m akan semakin diperluas dan di rencanakan akan rampung di tahun 2024.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembebasan lahan pengembangan Bandar Udara Sei Bati atau Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA), sebesar Rp 10 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri 2022.
โAlhamdulilah kita bersama Pemerintah Kabupaten Karimun telah menunaikan hasil dari perencanaan yang telah direncanakan dengan melakukan perjanjian kerjasama (MOU) pembangunan Bandar Udara Raja Haji Abdullah. Mudahan anggaran pembebasan lahan untuk runway tahap awal sebesar Rp 10 miliar ini bisa berjalan sesuai rencana. Kita gesa di awal tahun supaya bisa dipercepat,โ ujar Ansar Ahmad didamping Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq usai menandatagan MoU di rumah dinas Bupati Karimun, Selasa (22/2/2022).
Ansar mengatakan alasan untuk memperluas Bandar Udara Raja Haji Abdullah nantinya diharapkan dapat berfungsi untuk penerbangan domestik skala nasional, selain tidak hanya komersil tentunya keberadaan bandara dapat memberikan pelayanan bisnis demi percepatan investasi di kabupaten karimun.
โIni adalah bagian dari persiapan dan rencana untuk menjadikan Karimun sebagai kantong dan lumbung investasi besar di Kepri. Bahkan Bupati Karimun kemaren sudah menyampaikan kondisi investasi di Karimun kepada bapak Presiden Joko Widodo dan mengundang langsung beliau untuk bisa datang ke Karimun. Kita mohon doa bersama Bapak Presiden bisa secepatnya bisa berkunjung ke Karimun,โ ucap Ansar.
Ansar menyampaikan dibutuhkan hampir Rp 80 miliar untuk kegiatan pembebasan lahan pengembangan Bandar Udara Sei Bati atau Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA), yang terletak di Desa Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia yang ditargetkan rampung 2024 nanti.
Ansar menjelaskan, Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 73,5 Mx 40 M dan taxiway 75 Mx15 M, yang melayani penerbangan perintis.
โTerkait pengembangan RHA akan dilakukan perpanjangan runway hingga 2.200 x 45 meter agar dapat didarati pesawat yang lebih besar seperti Boeing 737. Untuk pengembangan tahap pertama, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022 dengan panjang runway 1600 meter.
Ansar juga menyampaikan apresesiasi kepada Menteri Perhubungan dan Kementrian Perhubungan RI serta terkhusus kepada pihak pengeloa bandara Raja Haji Abdullah.
โTerimakasi kami ucapkan kepada Kepala Bandar Udara Sei Bati atau Bandar Udara Raja Haji Abdullah (RHA) Kabupaten Karimun Provinsi Kepri Fanani Zuhri S.SiT menyampaikan telah menyelesaikan pelaksaan penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah (DPPT) program pelaksanaan pengembangan Bandar Udara RHF untuk tahun 2022,โ ucap Ansar.
โUntuk progres 2022 hingga 2024 nanti, Pemprov Kepri bersama Pemkab Karimun akan meng anggarkan untuk pembebasan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah secara bertahap. Kalau ikut semuanya mau hampir Rp 80 milyar yang disiapkan untuk pembebasan setelah kita hitung,โ ujar Ansar.
Ansar juga menyampaikan, Pemprov Kepri pada APBD P Tahun 2021 telah mengalokasi anggran untuk pengembangan jalan pembangunan jalan coastal area untuk akses menuju bandara RHF sebesar Rp 10 miliar kemudian di APBD Murni 2022, Pemprov Kepri menambah anggara lagi sebesar Rp 19 miliar sampai bisa melampaui jembatan kuning dan saat ini dalam proses lelang
โMudahan-mudahan bisa diteruskan sampai ke titik yang harus kita tingkatkan sampai ke bandara RHA,โ ujar Ansar optimis
Sementara Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq menyampaikan, terealisasinya bandara RHA ini dapat memberikan dampak positif yang luar biasa bagi masyarakat, pelaku usaha, serta investasi di Karimun, โSemoga pertumbuhan ekonomi Karimun kedepannya akan lebih baik lagi dan Karimun semakin maju dan berkembang seperti harapan kita bersama,โungkap Bupati Karimun.
Dijelaskannya, soal pembebasan lahan kalau secara aturan adalah tanggung jawab dari Provinsi Kepri namun karena kondisi saat ini, maka akan sharing dengan Pemkab Karimun
โCuma saya sampaikan ke Pak Gubernur tak mungkin kita bebaskan secara keseluruhan. Yang penting dulu lah dibebaskan dan akan kita lakukan bertahap sampai 2024 nanti,โ jelas Aunur Rafiq. (hj)
