KARIMUN (U&A.com) – Bupati Kabupaten Karimun Provinsi Kepri Dr H Aunur Rafiq S.Sos M.Si didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muhammad Yosli ST mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2022 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (30/11).
Rakornas digelar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, dibuka secar resmi Presiden RI Joko Widodo, dan dihadiri para kepala daerah serta kementerian terkait.
Dihubungi pada saat Rakornas, Aunur Rafiq memberikan penjelasan terkait review pengarahan penting Presiden. Ia menjelaskan beberapa poin penting yang ditekankan RI 1 pada rakornas.
Antara lain, Presiden mengatakan, Investasi berperan penting sebagai motor penggerak kegiatan perekonomian nasional. Pemerintah secara konsisten terus berupaya menjadikan daerah-daerah sebagai pusat-pusat kegiatan usaha.
Presiden Joko Widodi mengingatkan jajarannya baik di pusat maupun di daerah agar tidak mempersulit investasi yang akan masuk. Menurut Presiden, saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk menanamkan investasinya.
Presiden kembali mengingatkan jajarannya bahwa situasi dunia saat ini tidak mudah akibat berbagai krisis yang melandanya mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga krisis finansial. Apalagi, pada tahun 2023 diperkirakan dunia akan mengalami resesi global.
“Investor itu jadi rebutan semua negara karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk, semuanya. Karena kalau enggak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan. Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi, yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara,” ungkapnya.
Dikatakan Aunur Rafiq, materi lain yang ditekankan presiden Joko Widodo adalah kembali mengingatkan jajarannya baik di pusat maupun di daerah agar tidak mempersulit investasi yang akan masuk. Menurut Presiden, saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk menanamkan investasinya.
“Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan jangan sampai hilang gara-gara kita salah men-treatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi,” ucapnya.
RI 1 juga mengatakan, bahwa pemerintah juga selalu mempelajari perkembangan investasi di negara lain yang ramai investasinya lewat intelijen ekonomi. Berbagai kebijakan yang bisa mendatangkan investasi lebih banyak turut dipelajari, misalnya adanya pemberian insentif tambahan maupun tax holiday.
4 Kebijakan
Rakornas yang dibuka oleh Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia tersebut akan berlangsung dari hari Selasa-Rabu 30 November 2022 dengan mengambil tema dengan tema “Hilirisasi dan Kemitraan untuk Investasi Berkeadilan”.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, banyak hal yang telah diupayakan Pemerintah. Salah satunya yaitu dengan adanya hilirisasi industri. Hilirisasi industri penting untuk dilakukan mengingat kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah.
Dengan adanya hilirisasi industri, diharapkan sumber daya alam yang diekspor keluar negeri memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hilirisasi industri di Indonesia, Pemerintah mendorong lebih banyak investasi ke dalam negeri untuk memperkuat hilirisasi industri.
Menteri Bahlil menyampaikan bahwa di Indonesia, hilirisasi telah dicanangkan sejak 2010 lalu. Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Dengan adanya hilirisasi, ke depannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi.
Adapun tujuan dari hilirisasi ini yaitu untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri.
Hilirisasi menjadi sesuatu yang wajib dilakukan untuk meminimalisir dampak dari penurunan harga komoditas. Jika Indonesia terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, maka Indonesia akan mudah terpuruk ketika nilai jual komoditas tersebut menurun.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong lebih banyak investasi di dalam negeri untuk memperkuat dan semakin gencar untuk meningkatkan investasi di Indonesia.
Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu:
a. Mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan mempermudahkan prosedur perizinan, investasi, dan ketenagakerjaan.
b. Meluncurkan OSS-RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. OSS-RBA inipun membuat proses perizinan lebih mudah dan cepat.
c. Mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam Perpres No. 10 tahun 2021. Dalam hal ini, jika investor berinvestasi di sektor prioritas akan mendapatkan insentif baik fiskal maupun non fiskal.
d. Mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
Dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan proses investasi di Indonesia menjadi semakin mudah, cepat, dan transparan. Selain itu, pemerintah juga membangun infrastruktur untuk menarik lebih banyak investor. (r/hj)
