Terbaik Nasional Verifikasi DTKS
KARIMUN, U&A.com – Kabupaten Karimun meraih penghargaan dari Menteri Sosial RI sebagai kabupaten paling aktif melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai dengan Januari 2020.
Penyerahan penghargaan diberikan dan diserahkan langsung oleh Mentri Sosial Juliari P. Batubara kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun M Syafruddin pada Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Hotel Novotel Mangga Dua Square Jakarta, Minggu (17/2).
“Alhamdulilah Karimun berada di urutan 5 besar kabupaten/kota yang paling aktif dalam updating data kemiskinan. Kita berada diurutan ke tiga dengan persentase 94, 9 persen. Dan ini pastinya adalah buah kerja keras kita semua,” ujar Syahruddin kepada Haluan Kepri di ruangan kerjanya, Rabu (19/2)
Syahruddin mengatakan, urutan pertama diraih oleh kota Jakarta Pusat dengan persentase mencapai 99,2 persen. Kota Padang Panjang berada di urutan ke dua dengan persentase mencapai 96,6 persen.
Kemudian di susul diurutan ke empat Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah dengan persentase 92,8 persen dan disusul di urutan ke lima Kabupaten Muara Enim dengan persentase 91, 7 persen.
Syahruddin menyebutkan rakor yang diikuti oleh 100 lebih perwakilan daerah se Indonesia, Kementrian Sosial RI memberikan penghargaan kepada 5 Kab/Kota yang paling aktif melaksanakan verifikasi data sampai bulan 2020 kepada Kabupaten Karimun (Provinsi Kepri), Kabupaten Pohuwato (Provinsi Gorontalo), Kabupaten Luwu Timur (Provinsi Sulsel), Kabupaten Kepulauan Anambas (Provinsi Kepri) dan Kota Tebing Tinggi (Provinsi Sumut).
“Yang paling membanggakan kita untuk Provinsi Kepri Karimun berada di urutan no 1 dengan porsentase perbaikan DTKS mencapai 98 persen jauh dibawah Batam dimana perbaikan DTKS nya cuma mencapai 55 persen saja,” ujar Syahruddin sumringah.
Menteri Sosial Julian P. Batubara dalam sambutannya pada Rakornas menyebutkan, bahwa verifikasi dan validasi data bermula dari tingkat kabupaten/kota.
Upaya verifikasi dan validasi data kemiskinan di tingkat kabupaten/kota itu menurutnya paling krusial.
Sebab jika data tersebut tidak valid, maka beragam program unggulan pemerintah Jokowi seperti program Indonesia Pintar, Program jaminan iyuran kesehatan, Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai bakalan banyak yang tidak tepat sasaran.
“Jumlah data penerima bantuan yang kami miliki itu sekitar 96 jiwa, namun hampir sekitar 30 juta mungkin sekarang sudah berkurang jadi 22 – 23 jiwa, itu masih belum memiliki Nomor Induk Kependudukan,” ungkap Mensos Juluari P Batubara saat memberikan sambutan. (hh)
