KARIMUN (U&A.com) – Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo yang dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Karimun Provinsi Kepri untuk menghadiri dan membuka Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023, pada Rabu 30 Agustus 2023 esok, mendadak batal.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Kabupaten Karimun Dr H Aunur Rafiq saat dikonfirmasi perihal kabar tersebut pada Jumat (25/8/2023). “Iya mendadak batal,” ujar Aunur Rafiq singkat.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun HM Firmansyah terkait informasi Presiden Jokowi berhalangan hadir ke Karimun. “Iya batal hadir, Bapak Presiden berhalangan hadir, tetapi acara tetap lanjut,” ujar Firmansyah menjawab singkat konfirmasi U&A.com, Jumat (25/8/2023) siang.
Belum di dapat informasi resmi terkait dengan pembatalan kedatangan Presiden Jokowi ke Karimun yang barusan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kota Binjai pada pada Jumat, 25 Agustus 2023 lalu.
Informasi dari situs resmi kepresidenan https://www.presidenri.go.id/, Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, melakukan sejumlah agenda kegiatan diantaranya meninjau Pasar Brahrang, di Kota Binjai, Provinsi Sumatra Utara.
Disamping itu Presiden Joko Widodo juga meresmikan sejumlah infrastruktur salah satu infrastruktur yang diresmikan adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang) yang terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatra Utara.
Sebelumnya Presiden Jokowi tiba dari lawatannya diluar negeri tepatnya menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Kongo Jean-Michel Sama Lukonde di Sandton Convention Centre, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada Kamis, 24 Agustus 2023 dan langsung terbang ke Provinsi Sumatera Utara.
Bupati Kabupaten Karimun Dr H Aunur Rafiq menyampaikan, sebelum kabar pembatalan disampaikan, serangkaian persiapan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun beserta instansi terkait, termasuk Polri dan TNI.
“Protokol dari pusat juga sudah standby di Karimun, kita telah rapat secara marathon selama satu bulan menjelang kedatangan bapak Presiden dan menyiapkan segela keperluan untuk menyambut Presiden,” jelasnya.
“Tentu pembatalan ini terkait agenda Presiden yang lebih penting, sehingga tidak jadi ke Karimun. Kita ambil positifnya saja dan agenda (GTRA) Summit Karimun 2023 tetap berjalan,” ungkap Aunur Rafiq
Seperti diketahui Presiden Jokowi direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Karimun dengan agenda utama membuka kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023.
GTRA Summit merupakan Pertemuan Lembaga Negara dan Kementerian Terkait, Pemerintah Daerah, Asosiasi, Civil Social Organization, serta organisasi lainnya yang tergabung dalam GTRA. Kegiatan di tahun 2023 ini merupakan penyelenggaraan GTRA Summit kedua.
GTRA Summit 2023 diharapkan dapat menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis antara Tata Ruang dengan Penataan Aset (Kawasan Hutan, Izin,dan/atau Hak Atas Tanah), serta Penataan Akses khususnya bagi Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional di Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut Peraturan Turunannya.
GTRA bertujuan untuk mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan payung penopang Program Reforma Agraria agar secara efektif mampu mendorong percepatan pencapaian target-target nasional, baik yang terkait dengan Penataan Aset/Asset Reform (Legalisasi Dan Redistribusi Lahan), maupun Penataan Akses/Access Reform (Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Produktivitas Tanah).
GTRA Summit 2023 di Karimun mengusung tema ‘Transformasi Reforma Agraria, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat’.
Tema itu mengangkat empat isu penting, yakni pertama, penguatan skema legalisasi aset untuk pemukiman di atas air, pulau–pulau kecil, dan pulau kecil terluar. Kedua, resolusi penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan kewenangan lintas sektor (BUMN/BUMD, BMN, kawasan hutan, pertambangan, transmigrasi dan tata ruang).
Ketiga, arah kebijakan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dan percepatan pemenuhan target sertifikat tanah transmigrasi. Keempat, percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan.
Disamping itu Presiden Joko Widodo juga akan melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain diantaranya peninjauan ke Pasar Puan Maimun dan Peresmian meresmikan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) di Bati, Kecamatan Tebing serta mengunjungi PT Saipem serta agenda lainnya. (hj)
