KARIMUN (U&A.com) – Ketua DPRD Kabupaten Karimun Yusuf Sirat meminta dan mendesak pihak PT Pertamina (Persero) dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan ESDM Karimun harus bertanggungjawab atas kelangkaan elpiji 3 kilogram di pasaran dua pekan menjelang masuknya bulan suci Ramadhan.
“PT Pertamina dan Disperindag harus Bertanggungjawab soal ketersediaan dan pendistribusiannya khusus nya gas elpiji 3 kilo yang saat ini terjadi kelangkaan dan sulit didapatkan. Kita minta bertindak tegas melakukan pengawasan bila terjadi indikasi penyelewengan dan mencari pokok permasalahan sebenarnya serta dicarikan solusinya,” tegas Yusuf Sirat menyikapi kelangkaan gas elpiji bersubsidi tersebut, Kamis (1/4/2021).
Politisi senior partai Golkar ini menyampaikan masyarakat saat ini sudah mengalami kesulitan di masa pandemi Covid 19 ditambah ditambah lagi masalah kesulitan ekonomi jadi jangan buat masyarakat tambah susah lagi
“Kelangkaan gas elpiji khususnya 3 kilo yang merupakan jatah masyarakat bawah harus segera diatasi, jangan biarkan masyarakat terus menjerit. Kita tentunya semua prihatin atas keadaan ini. Kondisi ini jelas sangat merugikan warga prasejahtera dan pedagang kecil,” ucap Yusuf Sirat saat menghubungi media online U&A.com, Kamis (1/4/2021).
Hal senada juga disampaikan Sri Rezeki dari Komisi III DPRD Kabupaten Karimun yang juga mengemukakan. Jika Pemkab Karimun dan Pertamina tidak segera merespon persoalan yang terjadi di akar rumput, maka dikhawatirkan bisa memicu permasalahan sosial.
“Harus ditemukan segera dimana akar permasalahannya dan dicarikan cepat solusinya. Masyarakat sangat berharap kebutuhan gas rumah tangga yang saat ini sangat langka dan sulit didapat harus secepat mungkin untuk bisa diatasi,” tandas politisi dari partai PAN ini.
Sri Rezeki menilai, bahwa kelemahan pemerintah atau pertamina yang tidak mampu mengendalikan harga gas LPG selama ini salah satunya disebabkan akibat lemahnya pengawasan atau monitoring dalam pendistribusiannya, khususnya di tingkat pangkalan.
“Akibatnya, tidak menutup kemungkinan adanya agen dan distributor hingga di tingkat pangkalan yang nakal dengan melakukan penimbunan untuk mengambil keuntungan sepihak,’’ ujar Sri Rezeki.
Menurut dia, kelangkaan gas elpiji 3 kg dalam dua minggu terakhir ini disebabkan adanya indikasi penimbunan gas elpiji subsidi tersebut. “Karena ini sudah jelas kelangkaan ini diakibatkan oleh mereka, ada indikasi penimbunan perlu ditelusuri. Jika ditemukan penyimpangan cabut izin nya segera. Jangan masyarakat miskin terus jadi korban,” ujarnya.
Pihaknya meminta, kepada masyarakat kategori mampu mau pun pelaku usaha katagori besar agar tidak menggunakan gas elpiji subsidi ukuran 3 kg tersebut hanya demi keuntungan semata.
“Tolonglah kalau pihak yang tidak layak menggunakan gas elpiji 3 kg jangan digunakan, misalnya toke besar mau hanya untung saja jangan pakai gas itu dan untuk ini kami akan terus berkoordinasi mengatasi kelangkaan gas elpiji ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan ESDM Pemkab Karimun, Muhammad Yosli, menjelaskan, pasokan elpiji ke wilayah Pulau Karimun, berdasarkan data, sebetulnya tidak langka.
Hanya saja disamping terkendala masalah teknis pendistribusian pengangkutan dari 5 agen di Pertamina Tj Uban, distribusinya juga tidak tepat sasaran. Pasalnya, masih banyak orang menggunakan tabung elpiji 3 kg yang merupakan hak warga kurang mampu.
Yosli mencontohkan, PNS yang pendapatannya di atas Rp 1,5 juta masih banyak yang menggunakan elpiji 3 kg. Hal ini menyebabkan distribusi elpiji untuk warga kurang mampu selalu jadi masalah.
“Belum lagi dari pengecekan kita dilapangan rumah makan juga banyak menggunakan gas elpiji 3 kilo bahkan yang lebih miris lagi kapal-kapal kurau banyak juga yang pake gas 3 kilo, Ini khan sudah sangat tidak sesuai peruntukkan lagi,” sesal Yosli.
Yosli juga menyampaikan pihaknya juga sedang bekerja dan mengumpulkan bukti di lapangan terkait persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kilo ini dilapangan.
“Termasuk juga 5 agen penyalur gas elpiji di Kabupaten Karimun saat ini yang sudah kita ingatkan bahkan sampai ke tingkat pangkalan untuk tidak bertindak macam-macam dan tidak sesuai aturan main,” tegas Yosli
Yosli menyebutkan ada 5 agen gas elpiji 3 kilo di Kabupaten Karimun saat ini yakni PT Petromas Jaya Abadi, PT Cipta Nusa Indonnesia, PT Prima Jaya Sukses, PT (untuk Pulau Karimun) Lestari Cipta Prima Sakti dan Bintang Abadi Sejahtera (untuk Pulau Kundur dan pulau sekitarnya).
Warga Karimun terutama warga kurang mampu, yang menjadi pengguna elpiji subsidi, mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas. Kalau pun ada di pangkalan, hanya dalam waktu sekejap habis diserbu oleh warga.
Warga juga menyayangkan lemahnya mekanisme kontrol pemerintah dalam mengawasi distribusi elpiji 3 kilogram di pasaran. Hingga menyebabkan barang subsidi tersebut tidak tepat sasaran. (hj)